TINJAUAN PRIVATISASI DARI SUDUT PADANG HUKUM BISNIS DI INDONESIA

31 03 2012

Analisis Kasus Privatisasi Beberapa PT. (PERSERO)
Musri Nizar 1), Emmy Pangaribuan Simanjuntak 2), dan Roedjiono 3)
INTISARI

Penelitian tentang privatisasi dan hukum bisnis di Indonesia, analisis kasus
privatisasi beberapa PT. (Persero), bertujuan untuk mengetahui tentang (1) peraturan
mana saja yang mengatur BUMN atau PT. (Persero) dan (2) peraturan manakah yang
dipakai menjadi landasan hukum mengenai privatisasi BUMN atau PT. (Persero) di
Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk
memperoleh data sekunder, yang dilakukan melalui studi dokumen. Data primer
diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan kuesioner dan
wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.


Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) ketentuan peraturan yang
mengatur BUMN adalah Perpu No. 19/1960, UU No. 9/1969, PP No. 12/1969, PP No.
3/1983 dan PP No. 12/1998. Didalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pendirian
BUMN, penyertaan modal pemerintah dan penambahan penyertaan Negara pada
BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan penelitian,
pendirian ketiga BUMN yaitu PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT. Timah
(Persero) Tbk., dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., telah ditetapkan dengan PP.
Namun demikian mengenai tembahan penyertaan terdapat satu BUMN yang tidak
ditetapkan dengan PP yaitu PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (2) Tidak ditemui adanya
suatu peraturan yang mengatur khusus mengenai penjualan atau pengurangan saham
milik Negara atupun privatisasi sebelum ditetapkan dan disahkannya UU No. 19/2003,
kecuali hanya didalam PP No. 12/1998 yaitu ditetapkan dengan PP. Berdasarkan hasil
penelitian, diketahui bahwa penjualan saham milik Negara kepada masyarakat melalui
pasar modal untuk PT. Semen Gresik tahun 1991 dan PT. Timah tahun 1995 tidak
ditetapkan dengan PP, sementara untuk PT. Telkom Indonesia tahun 1995 ditetapkan
dengan PP. Sedangkan penjualan saham milik Negara selanjutnya pada PT. Telkom
Indonesia pada tahun 1996, 1997, 1999, 2001 dan 2002 serta penjualan saham
milik Negara pada PT. Semen Gresik, tahun 1995 dan tahun 1998 melalui mitra
strategis “Cemex. SA de CV” tidak ditetapkan dengan PP.
Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, Saham Pemerintah, Privatisasi, Pasar
Modal, Partner strategis.
________________
1). Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang.
2). Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
3). Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta

Sumber :

http://pasca.uma.ac.id/adminpasca/upload/Elib/MHB/PRIVATISASI%20Hukum%20Bisnis.pdf

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: