PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK : TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS, DAN DIREKSI

31 03 2012

Pengelolaan Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance)

Pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah apabila
organ-organ Perseroan Terbatas, yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi dalam menjalankan
fungsinya selalu mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar
Perusahaan, dan Peraturan Perusahaan.
RUPS dalam mengambil keputusan harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris mengambil
keputusan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
Perusahaan.


Begitu juga Direksi dalam mengambil keputusan, menandatangani perjanjian
dengan pihak lain harus mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar
Perusahaan, dan Peraturan Perusahaan. Adakalanya, Direksi dalam tindakannya harus
meminta persetujuan Komisaris, bahkan dalam beberapa hal harus mendapatkan
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan quorum dan voting
dengan prosentase tertentu.
Begitu pula Direksi dalam memutuskan sesuatu harus tidak mempunyai
pertentangan kepentingan dengan dirinya (conflict of interest). Dia mengambil kebijakan
pertama-tama untuk kepentingan perusahaan, yang tidak selalu untuk kepentingan para
pemegang saham.
Pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), tidak hanya
berarti mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan, tetapi juga menjalankan
tanggung jawab sosial dari perusahaan (Corporate Social Responsibilities). Perusahaan
mempunyai tanggung jawab sosial tidak merusak lingkungan atau merugikan konsumen
karena barang yang cacat.
Dalam menjalankan tugasnya ia memiliki “business judgment rule”, yaitu ia tidak
dapat dituntut karena keputusannya ternyata mendatangkan kerugian pada perusahaan,
sepanjang ia mengambil keputusan tersebut dengan penuh kehati-hatian, telah mengikuti
ketentuan-ketentuan dalam perseroan, beritikad baik, tidak terdapat kelalaian atau
penipuan.
Kesimpulan
Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia telah mengalami dua kali
penggantian. Pertama, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang

38
PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/PN.
Jak-Sel (2002). 29
memuat ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (1848-1995), kedua lahirnya UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menggantikannya (1995-2007), dan
akhirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru mulai berlaku 2007 ini.
Tidak ada perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab Pemegang Saham
dan Direksi, baik sebelum perseroan mendapat status badan hukum maupun sesudahnya.
Pemegang Saham bertanggung jawab terbatas sebanyak saham yang disetornya dan Direksi
bertanggung jawab karena jabatannya. Keduanya dapat menjadi bertanggung jawab pribadi
apabila mereka beritikad buruk, melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau
Anggaran Dasar perseroan. Hal tersebut tercermin dalam putusan-putusan hakim seperti
yang diuraikan di atas, walaupun ada diantara putusan hakim tersebut yang berbeda
penafsirannya.
Undang-Undang adalah “law in the book”, putusan-putusan hakim dapat dikatakan
merupakan “law in action”. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat menciptakan
predictability, stability, dan fairness adalah suatu syarat mutlak untuk berperanannya
Undang-Undang ini dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Sumber :

http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/Undang-Undang%20PT%20Indonesia.pdf

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: