TULISAN 3

19 11 2011

AWAL PERTUMBUHAN KOPERASI INDONESIA

Oleh : DR. H. MASNGUDI

 

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed

1964, h. 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai

sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik

dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang

berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.

Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada

kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula

koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang

konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan

penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil

langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih

dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi

bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan

penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan

kegiatan simpan-pinjam dan sebagainya (Masngudi 1989, h. 1-2).

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih

di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam.

Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping

banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid

yang dipegangnya (Djojohadikoesoemo, 1940, h 9). Setelah beliau

mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah

dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.

Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf

Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika

ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen

(koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi

_

___________     __________________ ___________________________

simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari

cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah

dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam

yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung

dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908

menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian

pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi

yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko

koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di

Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan

kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia

Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi

suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam

hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi

antara lain :

a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;

b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;

c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal;

dan di samping itu diperlukan biaya meterai f 50.

Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng

Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan “Syirkatul Inan” atau disingkat

(SKN) yang beranggotakan 45 orang. Ketua dan sekaligus sebagai manager

adalah K.H. Hasyim Asy ‘ari. Sekretaris I dan II adalah K.H. Bishri dan Haji

Manshur. Sedangkan bendahara Syeikh Abdul WAhab Tambakberas di

mana branndkas dilengkapi dengan 5 macam kunci yang dipegang oleh 5

anggota. Mereka bertekad, dengan kelahiran koperasi ini unntuk dijadikan

periode “nahdlatuttijar” . Proses permohonan badan hukum direncanakan

akan diajukan setelah antara 2 sampai dengan 3 tahun berdiri.

Berbagai ketentuan dan persyaratan sebagaimana dalam ketetapan

Raja no 431/1915 tersebut dirasakan sangat memberatkan persyaratan

_

___________     __________________ ___________________________

berdiriya koperasi. Dengan demikian praktis peraturan tersebut dapat

dipandang sebagai suatu penghalang bagi pertumbuhan koperasi di

Indonesia, yang mengundang berbagai reaksi. Oleh karenanya maka pada

tahun 1920 dibentuk suatu ‘Komisi Koperasi’ yang dipimpin oleh DR. J.H.

Boeke yang diberi tugas neneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk

Bumi Putera untuk berkoperasi.

Hasil dari penelitian menyatakan tentang perlunya penduduk Bumi

putera berkoperasi dan untuk mendorong keperluan rakyat yang

bersangkutan. Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat ( Volkscredit Wezen ).

Berkaitan dengan masalah Peraturan Perkoperasian, maka pada tahun 1927

di Surabaya didirikan “Indonsische Studieclub” Oleh dokter Soetomo yang

juga pendiri Boedi Oetomo, dan melalui organisasi tersebut beliau

menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh

Partai Nasional Indonesia di bawah pimpimnan Ir. Soekarno, di mana pada

tahun 1929 menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan

kongres koperasi tersebt menyatakan bahwa untuk meningkatkan

kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam

koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930

didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas:

a. memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia

mengenai seluk beluk perdagangan;

b. dalam rangka peraturan koerasi No 91, melakukan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi, serta memberikan

penerangannya;

c. memberikan keterangan-keterangan tentang perdagangan

pengangkutan, cara-cara perkreditan dan hal ihwal lainnya yang

menyangkut perusahaan-perusahaan;

d. penerangan tentang organisasi perusahaan;

e. menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia

( Raka.1981,h.42)

_

___________     __________________ ___________________________

DR. J.H. Boeke yang dulunya memimpin “Komisi Koperasi” 1920

ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Koperasi yang pertama. Atas dasar

catatan sejarah, terjadilah perkembangan koperasi seperti terlihat pada

tabel berikut

Tabel 1

Tahun Jml. Koperasi Jml. Anggota

1930 39 7.848

1931 133 13.725

1932 172 14.134

Sumber : Sepoeloeh Tahoen Koperasi

_

Selanjutnya pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian

dalam berntuk Gouvernmentsbesluit no.21 yang termuat di dalam Staatsblad

no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915.

Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan

golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu

berlaku 2 Peraturan Perkopersian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun

1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan

Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur

Asing.

Kongres Muhamadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan

tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia,

terutama di lingkungan warganya. Diharapkan para warga Muhammadiyah

dapat memelopori dan bersama-sama anggota masyarakat yang lain untuk

mendirikan dan mengembangkan koperasi. Berbagai koperasi dibidang

produksi mulai tumbuh dan berkembang antara lain koperasi batik yang

diperlopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris.

Perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi tahun

1930 menunjukkan suatu tingkat perkembangan yang terus meningkat.

Jikalau pada tahun 1930 jumlah koperasi 39 buah, maka pada tahun 1939

jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggota pada tahun 1930

sebanyak 7.848 orang kemudian berkembang menjadi 52.555 orang.

_

___________     __________________ ___________________________

Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut diantaranya 423 kopersi

(=77%) adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam

(Djojohadikoesoemo,1940 h.82) sedangkan selebihnya adalah kopersi jenis

konsumsi ataupun produksi. Dari 423 koperasi simpan-pinjam tersebut

diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung. Adapun data perkembangan

koperasi dari tahun de tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Tahun Jml. Koperasi Jml. Anggota Jml Simpanan

1930 39 7.848 f. 101.296

1931 133 13.725 f.194.578

1932 172 14.134 f.264.184

1933 233 18.444 f.317.613

1934 263 18.845 f.375.577

1935 299 19.298 f.306.317

1936 324 20.544 f.302.399

1937 410 28.999 f.5703182

1938 540 40.491 f.633.082

1939 574 52.555 f.850.671

Sumber : Sepoeloeh Tahoen Koperasi

Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih

dikenal menjadi istilah “Kumiai”. Pemerintahan bala tentara Jepang di di

Indonesia menetapkan bahwa semua Badan-badan Pemerintahan dan

kekuasaan hukum serta Undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu

tetap diakui sementara waktu, asal saja tidak bertentangandengan Peraturan

Pemerintah Militer. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka Peraturan

Perkoperasian tahun 1927 masih tetap berlaku. Akan tetapi berdasarkan

Undang-undang No. 23 dari Pemerintahan bala tentara Jepang di Indonesia

mengatur tentang pendirian perkumpulan dan penmyelenggaraan

persidangan. Sebagai akibat daripada peraturan tersebut , maka jikalau

_

___________     __________________ ___________________________

masyarat ingin mendirikan suatu perkumpulan koperasi harus mendapat izin

Residen (Shuchokan) dengan menjelaskan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Maksud perkumpulan atau persidangan, baik sifat maupun aturanaturannya

;

b. Tempat dan tanggal perkumpulan didirikan atau persidangan

diadakan ;

c. Nama orang yang bertangguing jawab, kepengurusan dan anggotaanggotanya

;

d. Sumpah bahwa perkumpulan atau persidangan yang bersangkutan

itu sekali-kali bukan pergerakan politik.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka di beberapa daerah

banyak koperasi lama yang harus menghentikan usahanya dan tidak boleh

bekerja lagi sebelum mendapat izin baru dari”Scuchokan”. Undang-undang

ini pada hakekatnya bermaksud mengawasi perkumpulan-perkumpulan dari

segi kepolisian (Team UGM 1984, h. 139 – 140).

Perkembangan Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang

dikarenakan masalah ekonomi yang semakin sulit memerlukan peran

“Kumiai” (koperasi). Pemerintah pada waktu itu melalui kebijaksanaan dari

atas menganjurkan berdirinya “Kumiai” di desa-desa yang tujuannya untuk

melakukan kegiatan distribusi barang yang jumlahnya semakin hari semakin

kurang karena situasi perang dan tekanan ekonomi Internasional (misalnya

gula pasir, minyak tanah, beras, rokok dan sebagainya). Di lain pihak

Pemerintah pendudukan bala tentara Jepang memerlukan barang-barang

yang dinilai penting untuk dikirim ke Jepang (misalnya biji jarak, hasil-hasil

bumi yang lain, besi tua dan sebagainya) yang untuk itu masyarakat agar

menyetorkannya melalui “Kumiai”. Kumiai (koperasi) dijadikan alat

kebijaksanaan dari Pemerintah bala tentara Jepang sejalan dengan

kepentingannya. Peranan koperasi sebagaimana dilaksanakan pada zaman

Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang tersebut sangat merugikan

bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya.

Sumber :

http://www.smecda.com/kajian/files/hslkajian/sejarah_perkemb_kop.pdf

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: