TULISAN 1

9 02 2011

PERTANIAN INDONESIA DALAM DOMINASI POLITIK GLOBAL

PENDAHULUAN

Prof. Dr. Mubyarto dalam beberapa tulisannya sangat risau dengan kondisi pertanian Indonesia yang berhadapan dengan pertanian Negara lain. Kegundahan hati beliau terutama diseputar kebijakan ekonomi makro baik fiskal, moneter, investasi maupun perdagangan yang kurang, bahkan sama sekali tidak memihak dan mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian. Kebijakan yang diterapkan terlalu bias perkotaan, jasa dan industri, seperti otomotif, petrokimia, tekstil, baja, properti, dll dan terus mendorong proses konglomerasi yang merapuhkan fondasi perekonomian nasional.

Diskriminasi politik terhadap sektor pertanian tersebut sangat paradoksal, padahal disadari atau tidak perekonomian nasional masih bertumpu kepada sektor pertanian. Peran agribisnis pertanian yang sangat strategis, jelas dapat dilihat dari sumbangannya pada tahun 2003 sebesar 12% kepada PDB nasional serta menyediakan kesempatan kerja kurang lebih 60% dari total tenaga kerja keseluruhan, juga sebagai penyedia pangan bagi 220 juta penduduk, bahan baku industri, sumber devisa, sekaligus menjadi pasar potensial bagi produk-produk sektor manufaktur. Lebih dari itu sektor pertanian khususnya petani pangan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada stabilitas nasional melalui penciptaan ketahanan pangan.

Lambannya percepatan pembangunan pertanian selama 60 tahun merdeka menyebabkan pertanian kita tertinggal 5 – 15 tahun dari kemajuan beberapa negara berkembang lainnya, bahkan 30 – 40 tahun dari negara-negara maju. Dan kedepan menjadi lebih tertinggal lagi jika percepatan pembangunan pertanian di negeri ini tidak mampu melampaui bangsa-bangsa lain.

Sebagai bangsa yang besar dalam artian populasi penduduk dan potensi sumberdaya alam, belum terlalu terlambat untuk mereposisi dan mendesain strategi dan kebijakan nasional guna meraih mimpi 20 tahun mendatang untuk mewujudkan pertanian industrial moderen yang tangguh dan berkelanjutan.

Untuk itu kita harus mampu melepaskan diri dari perangkap skenario global yang sangat merugikan petani dan pertanian. Dalam konteks globalisasi ada kecenderungan terjadinya proses perluasan pemiskinan negara-negara berkembang di dunia (globalisation of poverty). Pada tahun 1997 1,3 milyar penduduk dunia hidup < US$ 1/kapita/hari dan 2,8 milyar penduduk hidup < US$ 2/kapita/hari termasuk 840 juta penduduk dunia kelaparan. Lebih dari 1 milyar penduduk dunia tidak mempunyai akses cukup terhadap air, 2 milyar penduduk tidak punya akses cukup tehadap obat-obatan esensial.

Bank Dunia memperkirakan 18 % dari Dunia Ketiga ekstrim miskin dan 33 % miskin. Di Indonesia sendiri terdapat 37,3 juta jiwa penduduk miskin (17,42%) dan sebagian kecil dari jumlah tersebut busung lapar (2003). Ekonomi Dunia dikendalikan oleh segelintir perusahaan multinasional (Trans National Corporation/TNCs), yang bermitra dengan lembaga/ internasional membangun skenario ekonomi global.

TNCs melakukan penetrasi dan pengaruh dominannya dalam perdagangan global. 500 TNCs terbesar mengendalikan 70% perdagangan dunia (1/3 perdagangan dunia dikendalikan oleh manajemen yang berbeda tapi dari perusahaan yang sama), 80% investasi luar negeri dan 30% output dunia. Dari 100 TNCs terbesar, 38 berpusat di Eropa Barat, 29 di US dan 16 di Jepang. Dari 500 TNCs terbesar di dunia, hanya 29 berpusat di negara miskin.

UNDP mengestimasi perbandingan pendapatan penduduk negara-negara terkaya dan termiskin dunia yang semakin menajam, yaitu 11 : 1 (1913); 35 : 1 (1950); 44 : 1 (1973) dan 72 :1 (1992). Padahal visi global 2020 dengan penduduk 8 milyar adalah menciptakan suatu dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan/lapar gizi dan ketidak-seimbangan manajemen sumber daya alam. Ledakan pertumbuhan populasi penduduk dunia merupakan masalah fundamental global yang perlu mendapat perhatian khusus.

Menyimak fenomena tersebut, dituntut adanya perubahan pola pikir yang mendasar (mindset change) dari elite politik dan birokrat selaku pengambil keputusan. Tanpa sektor agribisnis yang moderen dan tangguh dengan daya saing yang tinggi, fundamental perekonomian negara akan sangat rapuh dan lamban berkembang menuju industrialisasi dalam perspektif jangka panjang.

PERAN DAN SOSOK PERTANIAN INDONESIA

Peran Strategis Sektor Pertanian

Pertanian di Indonesia abad 21 harus dipandang sebagai suatu sektor ekonomi yang sejajar dengan sektor lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional seperti selama ini diperlakukan, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor industri. Karena itu sektor pertanian harus menjadi sektor moderen, efisien dan berdaya saing, dan tidak boleh dipandang hanya sebagai katup pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah ataupun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan hanya mengandalkan upah rendah.

Terpuruknya perekonomian nasional pada tahun 1997 yang dampaknya masih berkepanjangan hingga saat ini membuktikan rapuhnya fundamental ekonomi kita yang kurang bersandar kepada potensi sumberdaya domestik. Pengalaman pahit krisis moneter dan ekonomi tersebut memberikan bukti empiris bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling tangguh menghadapi terpaan yang pada gilirannya memaksa kesadaran publik untuk mengakui bahwa sektor pertanian merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sektor andalan dan pilar pertahanan dan penggerak ekonomi nasional. Kekeliruan mendasar selama ini karena sektor pertanian hanya diperlakukan sebagai sektor pendukung yang mengemban peran konvensionalnya dengan berbagai misi titipan yang cenderung hanya untuk mengamankan kepentingan makro yaitu dalam kaitan dengan stabilitas ekonomi nasional melalui swasembada beras dalam konteks ketahanan pangan nasional.

Secara implisit sebenarnya stabilitas nasional negeri ini di bebankan kepada petani yang sebagian besar masih tetap berada di dalam perangkap keseimbangan lingkaran kemiskinan jangka panjang (the low level equilibrium trap). Pada hakekatnya sosok pertanian yang harus dibangun adalah berwujud pertanian modern yang tangguh, efisien yang dikelola secara profesional dan memiliki keunggulan memenangkan persaingan di pasar global baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (sumber devisa). Dengan semakin terintegrasinya perekonomian indonesia ke dalam perekonomian dunia, menuntut pengembangan produk pertanian harus siap menghadapi persaingan terbuka yang semakin ketat agar tidak tergilas oleh pesaing-pesaing luar negeri. Untuk itu paradigma pembangunan pertanian yang menekankan pada peningkatan produksi semata harus bergeser ke arah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani dan aktor pertanian lainnya dengan sektor agroindustri sebagai sektor pemacunya (leverage factor).

 

Agroindsutri Sebagai Sektor Yang Memimpin

Ada tiga jalur pilihan memacu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi: (a) industrialisasi yang mengandalkan industri berbasis luas (broad-based industry), (b) industri berteknologi canggih dan rumit (hi-tech industry) dan bernilai tambah tinggi, (c) industrialisasi berbasis pertanian yang didukung pertanian tangguh(agro-industry).

Agroindusti dapat menjadi suatu sektor yang memimpin dengan dasar:

  • Memiliki keterkaitan (linkages) yang besar baik ke hulu maupun ke hilir.
  • Produknya mempunyai nilai elastisitas permintaan akan pendapatan yang relatif tinggi (elastis) sehingga makin besar pendapatan masyarakat, akan makin terbuka pasar bagi produk agroindustri.
  • kegiatannya bersifat ”resource base industry”sehingga dukungan dengan potensi sumberdaya alam yang besar merupakan keung-gulan komparatif dan kompetitif dengan pasar global.
  • Menggunakan input yang renewable sehingga keberlangsungan (sustainability) kegiatannya lebih terjamin.
  • Memiliki basis di pedesaan sehingga lebih berakar pada kegiatan ekonomi desa.

Dengan demikian pengembangan agroindustri tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kegiatan agroindustri itu sendiri, tetapi sekaligus untuk mendorong kegiatan budidaya (on-farm agribusiness) dan kegiatan-kegiatan lain dalam sistem agribisnis secara keseluruhan melalui efek multiplier (direct, indirect and induced). Hal ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pencapaian berbagai tujuan pembangunan.

Wujud Agroindustri yang kuat dan maju mempunyai ciri : (a) Berdaya saing tinggi dan bertumpu pada sumberdaya manusia industrial yang berkualitas dan kemampuan pengusahaan teknologi yang tinggi sehingga mampu menghasilkan produk unggulan yang bernilai tambah tinggi; (b) Struktur industri yang kukuh dan seimbang dengan keterkaitan yang erat, baik antar industri maupun antar sektor industri dengan sektor lainnya, sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perubahan; (c) Industri yang semakin tersebar keseluruh wilayah tanah air dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dan posisi geografis Indonesia secara serasi sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan akses ke pasar dunia; (d) Industri kecil dan menengah yang berkembang semakin andal sebagai tulang punggung pembangunan industri, terutama industri kecil dan menengah sebagai pemasok dan penopang industri unggulan; (e) Prasarana fisik dan kelembagaan yang andal dan mendukung kelangsungan proses inovasi serta pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

 

Kritik Terhadap Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro selama ini kurang mendukung kepentingan pembangunan sektor pertanian karena terlalu bias ke sektor industri manufaktur, jasa dan perkotaan. Ini jelas terlihat baik dalam konteks moneter, fiskal, perdagangan maupun industri. Walaupun ekonomi Indonesia berbasis agraris akan tetapi tidak mempunyai Bank Pertanian, tidak memiliki pabrik alat dan mesin pertanian yang mampu mendorong mekanisasi pertanian, dukungan terhadap temuan teknologi tinggi di bidang pertanian sangat lamban khususnya rekayasa bioteknologi, upaya pengembangan industri hasil pengolahan sangat tidak memadai

Setelah swasembada pangan (beras) dicapai pada tahun 1984, kebijakan makro pembangunan ekonomi langsung melompat (jumping-up) dari pertanian tradisional kepada “broad base and hi-tech industry” dan tahapan agro-based industry diabaikan atau dilewati. Kebijakan ini merupakan suatu kekeliruan yang mendasar karena tidak sesuai dengan teori keilmuan.

Kesemuanya itu karena terbawa arus liberalisasi atau permainan politik bisnis internasional sehingga Indonesia semakin tergantung kepada negara-negara maju. Politik ekonomi pertanian seakan telah mati. Ini tercermin juga dengan diturutinya desakan IMF menurunkan bea masuk beras hanya 30 – 35 % bahkan sempat 0 % sementara Jepang sebagai negara industri menerapkan bea masuk beras sebesar 480 % untuk melindungi petaninya. Demikian pula subsidi pupuk dan pestisida dicabut menyebabkan daya saing produk dalam negeri semakin melemah. Padahal negara-negara maju sekalipun hingga saat ini masih mensubsidi pertaniannya dan sangat protektif terhadap produk pertaniannya sebagai cerminan nasionalisme yang tinggi.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia merupakan buah kekeliruan desain dari strategi dan perangkat kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan pendekatan neoklasik. Dan ini jelas tidak dapat dipisahkan dari visi serta derajat pemahaman ekonomi pertanian para politisi dan mind-set dari pemimpin nasional.

DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

Jika hingga PD II 1944 keinginan ekspansi teritorial suatu negara dilakukan melalui adu kekuatan fisik dan senjata, maka dalam abad 20 – 21 ini beralih ke perang dagang melalui liberalisasi ekonomi/ perdagangan dalam kancah “global trade war”. Struktur perekonomian global secara fundamental telah berubah sejak awal 1980-an.

Sistem ekonomi global dicirikan oleh 2 (dua) kekuatan yang kontra-diktif, yaitu :

  • Konsolidasi ekonomi global dengan tenaga kerja murah di satu sisi;
  • Menciptakan pasar-pasar konsumen baru disisi lain.

Ekspansi pasar dari perusahaan global (Trans National Corporation) memerlukan pelemahan perekonomian domestik dari negara yang akan dimasukinya. Hambatan (barriers) pergerakan uang dan barang cenderung dihapuskan, sistem kredit dideregulasi, sebagian lahan dan aset-aset pemerintah beralih ke kapital internasional.

 

Mesin Globalisasi

Ada 2 (dua) institusi yang berperan dalam promosi globalisasi ekonomi, yaitu :

  • Perusahaan Trans Nasional Dunia (TNCs) yang mengontrol sebagian besar keputusan-keputusan investasi, perdagangan dan kesempatan kerja dari perekonomian global.
  • Kelompok yang dibentuk oleh institusi pembiayaan internasional yang diciptakan untuk mengawasi dan mengatur manajemen ekonomi global yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO.

Lembaga The Bretton Woods yang berbasis di Washington mempunyai peran kunci dalam proses restrukturisasi ekonomi. Bank Dunia membangun birokrasi internasional yang sangat “powerful”, dibawah dukungan lintas pemerintah, dengan pemegang saham terbesar negara-negara maju.

IMF, Bank Dunia dan WTO adalah struktur administratif. Mereka merupakan badan pengatur operasional dalam sistem kapitalis yang mensupervisi perekonomian nasional melalui manipulasi kekuatan-kekuatan pasar dan dikendalikan oleh negara-negara maju.

Restrukturisasi dan desain perekonomian dunia berlangsung dibawah acuan lembaga-lembaga pembiayaan tersebut mentransfer interna-sionalisasi kebijakan ekonomi makro ke negara-negara berkembang.

Pada dasarnya mandat WTO adalah pengaturan ekonomi dunia, akan tetapi cenderung menguntungkan bank-bank internasional dan perusahaan-perusahaan transnasional. WTO mensupervisi pelaksanaan kebijakan perdagangan nasional, terutama dalam bidang investasi luar negeri, biodiversity dan hak kepemilikan intelektual. Ada kolaborasi yang erat dari IMF, Bank Dunia dan WTO untuk mengamati dan mengontrol kebijakan ekonomi negara-negara berkembang.

IMF biasanya menyodorkan menu yang sama kepada negara berkembang yaitu pengetatan budget, devaluasi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi yang diterapkan secara simultan di lebih 100 negara pengutang. Reformasi tersebut bagi negara yang tidak siap cenderung kondusif kepada proses pemiskinan global melalui rekayasa dan manipulasi kekuatan pasar.

Program-program perbaikan struktural (structural adjustment program) mempengaruhi secara langsung kehidupan lebih dari 4 milyar penduduk dunia. Penerapan program perbaikan struktural dari banyak negara pengutang sangat memudahkan “internasionalilasi” kebijakan ekonomi makro dibawah kendali IMF dan Bank Dunia atas nama kewenangan pembiayaan dan kepentingan politik seperti Paris and London Clubs dan G-7.

Kalah dan Menang : Siapa Memperoleh Apa ?

Free trade” dan integrasi perekonomian mondorong mobilitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan global sementara pada saat yang sama terjadi penekanan pergerakan modal usaha skala kecil di negara berkembang.

Disintegrasi perekonomian riil berlangsung dibawah panji reformasi ekonomi makro dari sistem finansial global yang sangat tidak stabil. Ada ketidak adilan dari globalisasi yang berimplikasi integrasi seluruh negara ke dalam satu entiti tunggal global, yang membebaskan aliran modal/investasi dan tenaga kerja/teknologi tanpa batas negara antara negara kuat dengan negara lemah dan miskin. Jelas negara miskin akan didominasi negara kuat, termasuk Indonesia

Dr. Mahathir dari Malaysia memberi kritiknya, “Globalization is a Concept dursid by and made use of by powerful coutries to open up the economies of weaker countries. The products, big componies and banks of the develope countries can then enter the developing countris and take control of then as local products and small local firms fall under the onslought of trade and investment liberalization. IMF as actor on behalf of the rich countries for its disastrous policies and its meddling in local affairs. Globalization can therefore result in loss of economic, political and social independence”. “The fact that globalisation has come does not mean we should just sit by and watct as the predators destroy us”.

Uang adalah senjata baru negara kaya. Banyak negara-negara miskin tidak dipersiapkan agar mampu menangani aliran modal luar negeri yang masuk dalam jumlah sangat besar yang mendorong nilai tukar negara-negara miskin tersebut tidak stabil pada tingkat yang tinggi, mengganggu kinerja perekonomian sehingga stabilitas nasional rawan. Inilah yang memicu krisis nilai tukar uang dan hutang luar negeri Asia pada perekonomian Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan, Indonesia, Korea Selatan, Philippina termasuk Rusia. Bedanya, kecuali Indonesia, negara-negara tersebut cepat berhasil dalam menangani pemulihan ekonominya.

Bagaimana IMF, Bank Dunia, WTO ke Depan ?

Ada kelompok yang menginginkan perlunya reformasi lembaga WTO tersebut sedemikian rupa sehingga lebih akuntabel dengan bentuk lembaga desentralisasi. Ini bertujuan untuk memproteksi dan meningkatkan kondisi sosial dan lingkungan serta memperkuat kemandirian region-region dimana individu komunitas memperoleh apa yang mereka inginkan.

Bentuk baru tersebut dapat berupa “World Localization Organization” yang akan memperbaharui secara radikal peraturan-peraturan persaingan dibawah perjanjian perdagangan global yang disebut “General Agreement for Sustainable Trade”.

Birokrasi perdagangan global dan lembaga pembiayaan internasional seharusnya tidak mempunyai kewenangan melebihi negara atau pembuat keputusan nasional. IMF dan Bank Dunia juga perlu direformasi sehingga lebih pluralis dimasa yang akan datang dalam manajemen ekonomi dunia. Dalam sistem pembiayaan internasional, uang jangan dijadikan komoditi pemilik, tetapi sistem dimana uang dikembalikan pada peran media pertukaran.

Sudah tiba waktunya untuk memperbaharui sistem ekonomi global dibawah UN. IMF dan Bank Dunia diganti dengan Lembaga/Badan Regional dan fungsi-fungsi pengatur ekonomi global yang penting diserahkan ke Organisasi Pembiayaan Internasional UN yang menjaga keseimbangan dan stabilitas lembaga-lembaga keuangan internasional.

SKENARIO POLITIK EKONOMI GLOBAL

Krisis dibanyak negara dewasa ini jauh lebih kompleks yang membawa konsekwensi sosial, ekonomi dengan implikasi geopolitik. Gelombang ekonomi global diatur dan dikendalikan oleh suatu proses “debt collection” yang mendunia dan cenderung merusak tatanan ekonomi yang ada.

Reformasi ekonomi makro merupakan refleksi konkrit dari sistem kapitalis yang berperan sentral dalam tatanan baru ekonomi global. Sistem pasar bebas dengan motto demokratisasi didukung oleh neoliberal dengan program perbaikan struktural yang disponsori oleh Lembaga Bretton Woods.

 

IMF dan Bank Dunia : Dua Saudara Kembar

IMF dan Bank Dunia merupakan dua saudara kembar (twin sister) dalam globalisasi. IMF terlibat dan berperan dalam negosiasi kebijakan-kebijakan kunci yang berkaitan dengan nilai tukar, defisit anggaran, sedangkan Bank Dunia terlibat lebih jauh dalam proses reformasi aktual melalui kantor-kantor perwakilannya di negara-negara berkembang dengan jumlah misi-misi yang bersifat teknis.

IMF juga dengan ketat setiap tahun memonitor kinerja perekonomian negara dalam kontek “Article IV Consultation” yang disebut kegiatan “surveillance IMF” terhadap kebijakan ekonomi negara pengutang. Bank Dunia hadir dalam Departemen/ Kementerian pertanian, pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, lingkungan, dll.

Pada tahun 1980-an Bank Dunia mensupervisi privatisasi perusahaan-perusahaan negara, struktur investasi dan komposisi pembelanjaan publik di negara-negara pengutang, di bawah payung “Policy Frame Work Paper (PFP)”. Secara official dokumen pemerintah ditetapkan oleh otoritas nasional, PFP dirancang dibawah supervisi ketat dari IMF dan Bank Dunia sesuai standar yang telah diformat lebih dulu.

Pendekatan atau resep untuk mendukung kebijakan berbasis pinjaman :

a. IMF : Stand-by Arrangement, the Compensatory and Contingency Financing Facility (CCFF), the Extented Fund Facility (EFF), IMF Structural Adjustment and Enhanced Structural Adjustment Facilities (SAF and ESAF), the Systemic Transformation Facility (SIF), Emergency Lending Facility for Post-conflict Countries.

b. Bank Dunia : Structural Adjusment Loans (SAL), Sector Adjust-ment Loans (SECAL).

Pada dasarnya ada 2 tahapan kebijakan yang diterapkan,

Phase 1 : Stabilisasi Ekonomi : (a) Stabilisasi Ekonomi Makro Jangka Pendek dengan devaluasi, liberalisasi harga, pengetatan budget, yang diikuti dengan, (b) Pelaksanaan Reformasi Structural yang lebih fundamental sebagai “necessary”.

Lebih sering reformasi struktural dilaksanakan konkuren dengan proses stabilisasi. Praktek stabilisasi IMF – Bank Dunia ditujukan pada defisit anggaran dan neraca pembayaran (balance of payment).

Kebijakan devaluasi melalui penyetelan kembali harga-harga domestik pada tingkat harga pasar dunia yang umum. Proses dolarisasi menyebabkan kenaikan harga sebagian besar komoditi termasuk pangan pokok. Devaluasi memicu inflasi spiral yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah mengurangi pembelanjaan riil, mengurangi upah riil dan menghentikan pegawai.

IMF juga dengan ketat memonitor restrukturisasi Bank Sentral yang harus bebas dari kekuasaan politik. Negara menjadi sangat tergantung pada pendanaan yang ber-sumber dari internasional berupa hutang luar negeri. Di banyak negara berkembang beberapa pejabat bank Sentral sebenarnya adalah bekas anggota dari Internasional Financial Institution (IFIs) dan Bank Pembangunan Regional.

Phase 2 : adalah Reformasi Struktural yang paketnya berkaitan dengan liberalisasi perdagangan, deregulasi sektor perbankan, privatisasi perusahaan pemerintah (BUMN), reformasi pajak, privatisasi tanah pertanian, penanggulangan kemiskinan dan good governance.

Hutang dan Ketergantungan

Program perbaikan struktural dengan motto IMF-Bank Dunia “sakit jangka pendek untuk manfaat jangka panjang” khususnya untuk negara-negara yang tidak siap justru cenderung meningkatkan kemiskinan pedesaan dan perkotaan.

Beban hutang negara berkembang meningkat sejak 1980-an dari > US$ 2 triliun pada 1996 meningkat 32 x dari 1970 sebesar US$ 62 juta. Berbagai reskeduling, restrukturisasi dan skim-skim konversi hutang ditawarkan oleh negara pemberi pinjaman yang pada akhirnya masuk kedalam perangkap hutang (debt trap) yang secara perlahan tapi pasti menjurus kepada pudarnya eksistensi atau bahkan kedaulatan negara yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan nasionalnya. Indonesia hingga 2004 terlilit hutang (pemerintah + swasta) US$ 137,03 milyar, dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok hutang dan bunga pada 2004 sebesar US$ 22,3 milyar dengan implikasi segala langkah-langkah strategis harus tunduk kepada isi “Letter of Intent” IMF.

Apabila dicermati ada hubungan simbiotis antara kebijakan manajemen hutang dengan reformasi ekonomi makro. Negara-negara yang menolak menerima kebijakan korektif IMF akan menghadapi kesulitan serius dalam reskeduling utang atau memperoleh pinjaman baru berikutnya. Walaupun loan agreement ditandatangi, pencairan dana dapat ditangguhkan jika pemerintah negara pengutang tidak konform dalam memenuhi “letter of intent”. Bahkan bisa masuk dalam daftar hitam dari donor bilateral dan multilateral.

Memang sejak 1980-an bantuan hutang selalu dikaitkan dengan isu-isu seperti “property alleviation, sustainability, environment”. Fakta menunjukkan solusi krisis hutang menjadi penyebab hutang lebih lanjut (debt spiral). Paket stabilisasi ekonomi IMF yang dalam teorinya bermaksud membantu negara dalam restrukturisasi perekonomiannya dengan cara menghasilkan surplus neraca perdagangan untuk membayar kembali hutang sebagai proses penyembuhan ekonomi. Namun kenyataan yang terjadi adalah kebalikannya. Proses “pengencangan ikat pinggang” yang ditetapkan pemberi kredit merusak penyembuhan ekonomi dan kemampuan negara membayar hutangnya. Stok hutang meningkat, neraca pembayaran memburuk, masuknya komoditi impor dari pasar dunia dilanggengkan bahkan mengarah ke dominasi.

Reformasi ekonomi makro yang diadopsi negara-negara OECD mengandung banyak resep program-program perbaikan struktural yang diaplikasikan di negara-negara Ketiga dan Eropa Bagian Timur. Resepnya diseputar pengetatan fiskal dan kontrol moneter, gelombang merger dan akuisasi korporasi, masuknya perusahaan multinasional besar melalui sistem “franchising corporate” yang mengendalikan pasar tingkat lokal, dll.

Stabilisasi ekonomi makro dengan program-program perbaikan struktural tersebut yang disponsori oleh IMF dan bank Dunia di negara-negara berkembang sebagai prasyarat untuk renegosiasi hutang luar negeri telah membawa persoalan sangat serius dari sistem perekonomian negara yang bersangkutan.

Ironisnya proses pengembalian hutang sangat kondusif untuk memperluas secara sistematis hutang-hutang baru. Berbeda dengan spirit persetujuan “The Bretton Woods” yang mendasarkan pada rekonstruksi ekonomi dan stabilitas nilai tukar. Program-program perbaikan struktural berkontribusi besar terhadap destabilitas perekonomian nasional negara-negara berkembang pengutang dengan berbagai kondisi sosial yang sangat memberatkan.

Resep-resep kebijakan IMF – Bank Dunia di banyak negara tampaknya kurang berhasil. Globalisasi kemiskinan diakhir abad 20 meningkat terus sebagai konsekuensi kelangkaan sumber daya manusia dan sumberdaya material. Ini terutama disebabkan sistem global yang “oversupply pengangguran dan minimisasi upah tenaga kerja secara meluas”.

 

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO BIAS PERTANIAN : PRASYARAT SUSTAINABILITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Memudarnya Politik Ekonomi Pertanian di Indonesia

Kecenderungannya ekonomi Indonesia berkembang terlepas dari basis sumberdaya yang ada. Industri dikembangkan dengan dasar relokasi dari luar yang mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap barang modal dan bahan baku impor yang justru menguras sumber devisa.

Reformasi ekonomi yang digulirkan seharusnya tidak bisa meninggalkan sektor pertanian yang menjadi kegiatan ekonomi yang paling banyak digeluti rakyat. Selama ini dimensi kebijakan makro yang memper-hatikan sektor pertanian melemah dalam kurun waktu lebih dari dua dekade setelah swasembada beras. Mungkin karena merasa ekonomi nasional dapat didukung oleh sektor industri walaupun tanpa disadari berkembang dengan fondasi yang rapuh. Pada hakekatnya pertanian adalah sumber utama dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi bahkan sebagai batu penjuru (cornerstone) dari pengurangan kemiskinan.

Revitalisasi pertanian perlu ditekankan pada peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran pertanian (market driven) dengan meningkatkan (a) akses terhadap teknologi dan pengetahuan, (b) akses pengusaha dan petani terhadap kapital, (c) kapasitas jaringan komoditi untuk memfasilitasi perluasan perdagangan.

Kita menyadari tujuan-tujuan pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pertumbuhan yang luas, ketahanan pangan dan manajemen sumberdaya alam yang sustainable tidak dapat diwujudkan tanpa pembangunan pedesaan serta perbaikan ekonomi pertanian. Oleh karena itu petani miskin yang merupakan pelaku ekonomi dengan jumlah terbesar harus diberdayakan, bukan justru dianggap “tidak ada” atau perlu “dihilangkan”. Sejalan dengan itu tuntutan keliru Badan Internasional yang berimplikasi pada “meredupnya daya saing” pertanian Indonesia dengan mengikuti hukum-hukum persaingan internasional yang mengharamkan subsidi harus dicermati dengan cerdas.

Kebijakan yang mempajak pertanian dalam rangka memperoleh surplus yang lebih besar secara implisit dan eksplisit telah terbukti “counter productive” untuk mendorong pertumbuhan dan penyediaan kesempatan kerja. Demikian pula kebijakan pangan murah sangat buruk dalam jangka panjang.

Dengan berkembangnya iklim liberalisasi perdagangan dan investasi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan WTO, AFTA, APEC menyebabkan Indonesia harus mengijinkan impor berbagai komoditi pertanian tanpa bea masuk atau bea masuk rendah yang nyaris menghancurkan pasar dalam negeri komoditi-komoditi pertanian Indonesia.

Nasib Indonesia seperti halnya Asia Timur, krisis keuangan disebabkan “free exit of capital” yang dimulai dengan devaluasi yang manipulatif dari nilai tukar. Devaluasi menyebabkan investasi luar negeri merosot nilainya sehingga kapital luar negeri ditarik keluar, pasar kolaps menyebabkan peningkatan cepat dari NPL (non-performing loans), kerugian bank, bankrut yang berakhir pada kegagalan sistem perbaikan struktural. Devaluasi mata uang mempengaruhi fundamental hubungan “Supply – Demand” dalam sistem perekonomian nasional.

Kurang optimalnya kinerja sektor pertanian dalam 20 tahun terakhir harus menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia yang harus dijadikan pelajaran berharga untuk mereorientasi dan mereformasi platform kebijakan pembangunan ekonomi dan pertanian nasional.

Menyimak Politik Pertanian Bangsa Lain

Dalam konteks WTO terdapat paradoks yang sangat mencolok yaitu di satu pihak negara-negara maju seperti AS, Uni Eropa dan Negara G-7 lainnya yang mengandalkan industri dengan teknologi maju dan tingkat pendapatan yang sangat tinggi dalam kenyataannya sangat memproteksi petaninya. Sebaliknya negara-negara berkembang dan miskin yang berbasis pertanian justru melepaskan proteksi kepentingan petaninya karena terperangkap oleh permainan politik ekonomi global yang diperankan terutama oleh WTO dan IMF.

Subsidi langsung atau tidak langsung serta “treatment” lain terhadap petani di negara maju yang demikian besar menyebabkan hasil pertanian di negara berkembang menjadi tidak kompetitif di pasar global. Berbagai hambatan impor produk pertanian premier negara berkembang oleh negara maju dengan bentuk non-tarif menyebabkan negara berkembang sulit menjual produknya. Ini merefleksikan perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Retorika yang dihembuskan negara-negara maju di WTO atau pada forum-forum internasional lainnya tentang free trade seringkali berlawanan dengan kebijakan subsidi dan proteksi yang mereka terapkan untuk melindungi pertaniannya termasuk dumping, subsidi ekspor, dll. Sementara di Indonesia semua bentuk subsidi dikurangi dengan drastis hingga 5% atau dihapus yang justru melemahkan daya saing produk agribisnis nasional.

Itulah sebabnya terjadinya konflik kepentingan negara maju dengan negara berkembang mengakibatkan pertemuan WTO di Concun (Mexico) pada September 2003 gagal karena negara-negara industri maju yang kaya tidak bersedia mengurangi apalagi menghapuskan subsidi atas komoditi-komoditi pertanian yang dihasilkannya dengan alasan keadilan dan kesetaraan antara keperluan aktor pertanian dan industri.

Fenomena yang sangat ironis misalnya, masih banyak penduduk negara berkembang yang hidup < US$ 1/kap/hari, sementara Eropa mensubsidi sapi US$ 2/ekor/hari, US menerapkan kuota atas tekstil Cina pada Maret 2005 padahal pada tahun 1995 sudah menjadi kesepakatan internasional penghapusan kuota mulai 1 Januari 2005.

Sebenarnya apa yang terjadi di WTO adalah bagian dari pola yang lebih luas dari neokolonialisme dalam ekonomi global.

 

Tuntutan Politik Ekonomi Pertanian Ke Depan

Sebenarnya kontribusi pertumbuhan pertanian jauh lebih proporsional terhadap pembangunan ekonomi daripada pertumbuhan industri karena “multiplier effects” pertumbuhan pertanian terhadap perekonomian domestik lebih besar. Banyak studi menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan perdesaan dan perkotaan yang distribusi pendapatannya sangat timpang. Tingkat harga riil yang memadai secara berkelanjutan pada tingkat petani (farm gate) merupakan salah satu kunci pertumbuhan pertanian yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Dalam konteks demikian ada 5 (lima) kelompok kendala yang harus diperhatikan dalam kebijakan pertanian dan perdesaan :

(1) Modal sumberdaya manusia : tingkat pendidikan rendah dan kurang pelatihan dalam aspek yang relevan dengan kerja bisnisnya.

(2) Modal Sosial : rendahnya tingkat komunitas atau organisasi petani produsen merefleksikan ketidak mampuan memobilisasi upaya-upaya kepentingan bisnis pertaniannya dengan cara kerjasama/ asosiasi.

(3) Infrastruktur Fisik : kurang memadainya jalan, fasilitas, komuni-kasi, suplai energi, air irigasi, alat mesin pertanian.

(4) Infrastruktur Kelembagaan : lemahnya riset dan penyuluhan pertanian, kurang berkembangnya sistem pembayaran/ transaksi perdesaan, kurang memadainya aturan dan kelembagaan untuk penetapan hak kepemilikan dan penyelesaian konflik-konflik hak, lemahnya sistem kontrak.

(5) Modal Fisik Privat : tidak memadainya skala usaha dan infra-struktur irigasi, modal investasi atau Bank Pertanian.

Untuk membangkitkan kembali peran sektor pertanian, diperlukan dukungan politik yang bermuara kepada upaya pengentasan kemiskinan (Pro-poor), perluasan kesempatan berusaha (pro-job), peningkatan pertumbuhan (pro-growth) dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah dituntut bertanggung jawab melalui peran konkrit untuk : (a) melindungi hak kepemilikan pelaku agribisnis (kecil – menengah – besar) melalui legislasi dan regulasi termasuk menjamin hak-hak dalam kontrak agribisnis antar pelaku (tanah, pekerja, pemasaran, supervisi pembiayaan); (b) mendorong dan meningkatkan kompetisi (daya saing) dengan memfasilitasi faktor-faktor pendukung kompetisi terhadap produk bangsa lain; (c) penyediaan barang publik seperti riset pertanian, teknologi, informasi dan infrastruktur termasuk peran kontroversial redistribusi aset, stabilisasi harga, absorbsi resiko petani dan penyediaan kredit pertanian berbunga rendah seperti halnya yang dilakukan bangsa lain sebesar 3 – 6 %/tahun.

PENUTUP

Dua puluh tahun kedepan dua kekuatan besar akan sangat merubah dunia, yaitu kekuatan eksplosi penduduk yang tidak hanya membawa stress terutama di negara berkembang, dan kekuatan perekonomian dunia baru yang membawa gabungan stress dan peluang. Untuk itu daya saing menjadi kunci utama bagi kemajuan masa depan, yang harus diraih melalui teknologi maju serta kiat-kiat baru menghadapi perkembangan yang berubah sangat cepat secara fundamental. Apapun akan dilakukan oleh setiap negara untuk menjadi unggul agar tidak digilas negara lain. Oleh karena itu rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara yang tinggi mutlak harus dibangkitkan.

Sejalan dengan itu, visi 2025 adalah mewujudkan sosok pertanian industrial moderen yang kokoh dan berkelanjutan. Sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi untuk segera melakukan reposisi dan redesain sektor pertanian sejalan dengan platform perekonomian nasional. Sektor pertanian harus menjadi fundamental perekonomian nasional.

Ini mutlak membutuhkan moral dan integritas membangun pertanian yang tinggi di bawah kepemimpinan yang visioner pada berbagai jenjang dan bertanggung jawab secara konsisten terhadap jabatan kepemimpinan yang diembannya. Itu menuntut perubahan pandangan para politisi dan birokrat baik dalam pola pikir (mindset changes), perilaku (behaviour changes) maupun praktek (practical changes).

 

REFERENSI

Buckman, G. 2004. Globalization : Tame it or Scrap It ? St Martin’s Press. New York.

Campo, SS & PSA Sundaram, 2001. Improving Public Administration in a Competitive World. Asian Development

Chossudo, V.M. 1997. The Globalisation of Poverty. Third World Network, Penang, Malaysia.

Jawara. F & A. Kwa. 2003. Behind the Scenes at the WTO. St. Martin’s Press, New York.

Mahathir M. 2002. Globalisation and the New Realities. Pelanduk Publication. Selangor.

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_23/artikel_5.htm

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: